Text

Jurnal (Mimbar Hukum)

---

Untuk TIDAK KITA LUPAKAN PADA TANGGAL DESEMBER TUBE UNDANG-UNDANG NOMOR TAHLIN 1989 TENTANG PERADILAN ADAMA DENAR DERLAKU 10 TAHUN SURSTANI UNDANG-UNDANG FAKNI PENIOKONAN EKSISTENSI PERADILAN AGAMA SEBAGAI PERADILAN NEGARA PENYEMPURNAAN ORGANISASI DAN KONKRETISASI HUNLIM ACARANYA ALHAMDULILLAN SEPERTI KITA KETAHUI BERSAMA TELAH DIMPLEMENTASIKAN DAN CUPEDOMAN SEPANJANG 10 TAHUN INI KUALITAS PELAYANAN HUKUM DARI PERADILAN AGAMA YANG TENTU SAJA TIDAK TERGANTUNG SEMATA MATA PADA ASPEK SUMBER DAYA MANLISIA, MELAINKAN PULA PADA ASPEK SARANA PRASARANA MERUPAKAN MASALAH YANG HARUS MENDAPAT KEPERDULIAN TERUTAMA DARI PARA PENGAMBIL KERJAKAN

SEPULUH TAHUN UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA DITANDAI PULA DENGAN MUNCULNYA PERDEBATAN DI SEKITAR PERUBAHAN PASAL 11 INDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHLIN TRO TENTANG KETENTUAN KETENTUAN POKOK KEKLIASAAN KEHAKIMAN YANG INTINYA ADALAN PENYATUAN PEMBINAAN BADAN BADAN PERADILAN DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG ATAU DENGAN PERKATAAN LAIN PENGAMBILALIHAN KEWENANGAN PEMBINAAN ORGANISATORIS ADMINISTRATIF DAN FINANSIAL DARI DEPARTEMEN TERKAIT ARGUIMEN ARGUMEN YANG DILONTARKAN OLEH PIHAK PIHAK YANG SETLULU ATAU TIDAK SETUJU TERHADAP PERUBAHAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN KETENTLIAN POROK KEKLIASAAN KEHAKIMAN TERSEBUT. TERUTAMA YANG MENYANGKUT DENGAN PERADILAN AGAMA DALAM BERBAGAI KESEMPATAN BAIK FORMAL MAUPUN INFORMAL TELAH DIDISKUSIKAN

AKHIR DARI PERDEBATAN SEKITAR PENYATUAN PEMBINAAN BADAN BADAN PERADILAN DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG ITU ADALAH KELUARNYA UNDANG- LUNDANG NOMOR 35 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTLIAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN PASAL 11 DARI UNDANG-UNDANG INI MENYATAKAN (1) BADAN BADAN PERADILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 10 AYAT (1) SECARA ORGANISATORIS, ADMINISTRATIF DAN FINANSIAL BERADA DI BAWAH KEKLIASAAN MAHKAMAH AGUNG (2) KETENTUAN MENGENAI ORGANISASI, ADMINISTRASI DAN FINANSIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AVAT (1) UNTUK MASING-MASING LINGKUNGAN PERADILAN DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN UNDANG-UNDANG SESUAI DENGAN KEKHUSUSAN LINGKUNGAN PERADILAN MASING-MASING

SEDANGKAN PASAL 11 A MENYEBUTKAN (1) PENGALIHAN ORGANISASI ADMINISTRASI DAN FINANSIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 11 AYAT 1 DILAKSANAKAN SECARA BERTAHAR, PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN SEJAK UNDANG-UNDANG INI MULAI BERLAKU (2) PENGALIHAN ORGANISASI ADMINISTRASI DAN FINANSIAL BAGI PERADILAN AGAMA WAKTUNYA TIDAK DITENTUKAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) (3) KETENTUAN MENGENAI TATACARA PENGALIHAN SECARA BERTAHAP SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (1) DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN PARA PEMINAT DEMIKIANLAH KETENTUAN KETENTUAN PRINSIPIL MENGEJAR PELAKSANAAN PENYATUAN PEMBINAAN BADAN-BADAN PERADILAN SEBAGAI WARGANEGARA YANG BAIK DAN BERTANGGUNGJAWAB RASANYA TIADA LAGi SIKAP KITA KECuALI MENGHARGAI DAN TURUT MELAKSANAKAN SERBA .MENGAMANKAN KEHENDAK DARI UNDANG-UNDANG TERSEBUT

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

347.9 Dit . M

Penerbit

: PT Tomasu., 1999

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

0853-3687

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

-

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar